JUSTINA.png

Alex Denni Korban Kriminalisasi Dua Dekade: Putusan PK Jadi Momentum Koreksi Total Sistem Peradilan

(kiri ke kanan) Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julis Ibrani (kiri) bersama Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Periode 2021-2023 Alex Denni (kanan) yang menjadi korban kriminalisasi dan dugaan rekayasa hukum selama hamper dua decade dalam Media Briefing Putusan Peninjauan Kembali (PK) Alex Denni di Jakarta, Jumat (16 Mei 2025).  Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Alex Denni tidak hanya memberikan keadilan bagi Alex Denni namun juga diharapkan menjadi momentum bagi koreksi total sistem peradilan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Alex Denni menjadi angin segar bagi terciptanya sistem peradilan yang lebih baik. 

jabarjuara

Alex Denni dan 20 Tahun Ketidakadilan, Jadi Momentum Evaluasi Total Sistem Penegakan Hukum

PBHI dan 33 Tokoh Masyarakat Ajukan Amicus Curiae untuk Peninjauan Kembali Alex Denni

PBHI bersama 33 tokoh masyarakat menyampaikan dukungan sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dalam pemeriksaan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor perkara 1091 PK/Pid.Sus/2025 yang diajukan oleh Alex Denni. 

PBHI Bersama 33 Tokoh Masyarakat Ikut Andil dalam Pengajuan Amicus Curiae Peninjauan Kembali Kasus Alex Denni

DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni

Dugaan rekayasa putusan perkara kasasi mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni makin mencuat. 

DPR Soroti Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Kasus Alex Denni

DPR RI Tekankan Transparansi, Bawas MA dan KY Diminta Usut Kasus Alex Denni


Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan meminta Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas kejanggalan prosedural dalam kasus Alex Denni, mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).